jakartauncensored – Gaji masuk, potongan pajak sudah menunggu. Belanja kebutuhan sehari-hari, ada pajak konsumsi pada barang dan jasa yang dikenai PPN. Memiliki kendaraan, pajak tahunan datang. Punya rumah, Pajak Bumi dan Bangunan menanti. Ketika penghasilan tidak tumbuh secepat kebutuhan hidup, kewajiban demi kewajiban itu terasa seperti tagihan yang tidak pernah mengenal kata cukup.
Begitulah tekanan ekonomi yang dihadapi sebagian keluarga kelas menengah Indonesia. Mereka bekerja, membayar pajak, membiayai pendidikan anak, mencicil rumah, dan berusaha menabung. Namun, ruang keuangan rumah tangga semakin sempit.
Ironisnya, ketika pemerintah berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penerimaan negara, jutaan masyarakat justru menghadapi persoalan yang lebih sederhana: bagaimana mempertahankan standar hidup tanpa terus menguras tabungan?
Kelas menengah semakin tertekan bukan sekadar keluhan di media sosial. Data menunjukkan kelompok ini memang menyusut.
Pada 2019, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta orang atau 21,45% populasi. Angka tersebut turun menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Hasil pengolahan data BPS oleh Mandiri Institute menunjukkan penurunan berlanjut menjadi sekitar 46,7 juta orang pada 2025. Databoks+1
Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia

Sumber: BPS dan Mandiri Institute. Angka dalam juta orang.
Dalam enam tahun, jumlah kelas menengah berkurang sekitar 10,6 juta orang. Penurunan kategori statistik ini tidak berarti seluruhnya jatuh miskin. Sebagian bergeser menjadi kelompok menuju kelas menengah yang masih memiliki kemampuan konsumsi, tetapi lebih rentan terhadap guncangan ekonomi.
Tetap saja, angka tersebut menyampaikan pesan yang sulit diabaikan. Ketika kelompok yang seharusnya menjadi penopang konsumsi nasional justru menyusut, pemerintah perlu memeriksa apakah kebijakan ekonomi dan perpajakan sudah cukup melindungi daya beli masyarakat.
Pajak memang kewajiban warga negara. Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Namun, kewajiban itu harus disertai pertanggungjawaban mengenai bagaimana uang masyarakat digunakan.
Persoalan muncul ketika warga merasa kewajibannya semakin banyak, sementara manfaat layanan publik belum sebanding dengan pengeluaran yang mereka tanggung.
Kelas Menengah Semakin Tertekan, Jutaan Orang Kehilangan Status Ekonominya
Penyusutan kelas menengah Indonesia bukan fenomena yang muncul dalam satu malam. Tekanan berlangsung selama beberapa tahun dan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dampak pandemi, perubahan kondisi pekerjaan, kenaikan biaya hidup, serta lemahnya pertumbuhan pendapatan sebagian rumah tangga.
Berdasarkan laporan Mandiri Institute yang dipublikasikan Februari 2026, konsumsi kelas menengah pada 2025 hanya tumbuh sekitar 4,1%, lebih rendah daripada pertumbuhan konsumsi per kapita nasional sebesar 4,6%. Databoks
Angka itu penting karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia.
Ketika kelas menengah mengurangi belanja, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan, restoran, transportasi, hingga industri barang konsumsi.
Dari Hidup Nyaman Menjadi Sekadar Bertahan
Kelas menengah sering diasosiasikan dengan rumah sendiri, kendaraan pribadi, pendidikan anak yang baik, serta kemampuan menabung.
Namun, kepemilikan aset tidak selalu berarti seseorang memiliki kondisi keuangan yang aman.
Rumah bisa diperoleh melalui cicilan panjang. Kendaraan mungkin dibeli dengan kredit. Pendidikan anak membutuhkan biaya rutin. Sementara itu, tabungan dapat habis ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau anggota keluarga membutuhkan perawatan kesehatan.
Menurut kajian yang dikutip ANTARA, kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah secara bersama-sama menyumbang sekitar 81,49% konsumsi rumah tangga nasional berdasarkan data 2024. ANTARA News
Dengan peran sebesar itu, pelemahan daya beli kelompok tersebut tidak bisa dianggap sebagai masalah pribadi semata.
Ini merupakan persoalan ekonomi nasional yang membutuhkan kebijakan terukur.
Bekerja Keras Tidak Lagi Menjamin Naik Kelas
Salah satu persoalan mendasar adalah kualitas pekerjaan.
Pekerja dengan pendapatan tetap mungkin terlihat lebih aman daripada pekerja informal. Namun, keamanan tersebut dapat melemah ketika kenaikan gaji tidak mampu mengimbangi pertumbuhan biaya perumahan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan keluarga.
Kajian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia mencatat sekitar 59,40% pekerja berada di sektor informal pada Februari 2025. isei.or.id
Besarnya sektor informal menunjukkan tantangan penciptaan pekerjaan formal berkualitas.
Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perlu menghasilkan pekerjaan yang stabil, produktif, dan memberikan pendapatan memadai.
Tanpa itu, kelas menengah semakin tertekan meskipun angka ekonomi nasional terlihat tumbuh.
Pajak Penghasilan: Gaji Belum Dinikmati, Negara Sudah Mendapat Bagian
Bagi pekerja formal, pajak penghasilan merupakan salah satu kewajiban yang paling mudah terlihat.
PPh Pasal 21 umumnya dipotong melalui pemberi kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem tersebut membantu administrasi perpajakan, tetapi juga membuat pekerja merasakan langsung perbedaan antara gaji bruto dan penghasilan bersih.
Di luar pajak, sebagian pekerja juga memiliki potongan iuran jaminan sosial dan kewajiban lain. Iuran tersebut tidak semuanya merupakan pajak, tetapi tetap memengaruhi jumlah uang yang dapat dibelanjakan.
Tarif Pajak Progresif dan Persoalan Daya Beli
Indonesia menerapkan tarif pajak penghasilan orang pribadi secara progresif. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, lapisan penghasilan kena pajak pertama sampai Rp60 juta dikenai tarif 5%, kemudian meningkat untuk lapisan penghasilan yang lebih tinggi.
Sistem progresif bertujuan menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan membayar.
Namun, penghasilan nominal tidak selalu mencerminkan daya beli yang sama.
Pekerja dengan gaji tertentu di kota besar mungkin menghadapi biaya perumahan, transportasi, dan kebutuhan keluarga jauh lebih tinggi daripada pekerja dengan penghasilan serupa di wilayah lain.
Di sinilah evaluasi terhadap ambang penghasilan tidak kena pajak, inflasi, dan struktur tarif menjadi relevan.
Pajak progresif dapat menjadi instrumen keadilan. Tetapi keadilannya juga perlu diperiksa berdasarkan kondisi ekonomi rumah tangga yang sebenarnya.
Kenaikan Gaji Bisa Terasa Habis Sebelum Sampai ke Rekening
Bagi sebagian pekerja, kenaikan gaji tahunan bukan lagi jaminan peningkatan kesejahteraan.
Ketika penghasilan naik, kebutuhan keluarga juga dapat meningkat. Biaya pendidikan, cicilan, transportasi, dan kebutuhan kesehatan tidak menunggu kondisi keuangan membaik.
Pajak penghasilan bukan satu-satunya penyebab tekanan tersebut. Namun, kebijakan perpajakan tetap memengaruhi pendapatan bersih dan kemampuan rumah tangga menyerap kenaikan harga.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan penyesuaian kebijakan pajak mempertimbangkan perubahan biaya hidup, bukan semata-mata target penerimaan negara.
PPN 12 Persen: Ketika Belanja Masyarakat Menjadi Sasaran Perdebatan Pajak
Perdebatan mengenai Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu contoh bagaimana kebijakan perpajakan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
Sejak 2025, tarif PPN secara hukum menjadi 12%. Namun, berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024, tarif efektif PPN untuk barang dan jasa nonmewah yang dikenai pajak tetap setara 11%, sedangkan tarif efektif 12% berlaku untuk barang mewah tertentu.
Artinya, tidak benar jika seluruh barang kebutuhan sehari-hari otomatis dikenai PPN 12%. Sejumlah barang dan jasa juga mendapatkan fasilitas pembebasan atau perlakuan khusus sesuai ketentuan. Direktorat Jenderal Pajak
Namun, penjelasan teknis tersebut tidak menghapus perdebatan yang lebih besar mengenai beban pajak konsumsi.
Pajak Konsumsi Dapat Lebih Terasa bagi Rumah Tangga Berpenghasilan Terbatas
PPN memiliki karakter berbeda dari pajak penghasilan progresif.
Pada barang yang dikenai tarif sama, konsumen membayar PPN berdasarkan nilai transaksi, bukan berdasarkan tingkat penghasilan pribadinya.
Akibatnya, rumah tangga dengan penghasilan lebih rendah dapat menghabiskan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi dan pajak yang melekat pada konsumsi tersebut.
Memang terdapat pengecualian dan fasilitas pajak untuk mengurangi dampak terhadap kebutuhan tertentu.
Namun, desain kebijakan PPN tetap perlu dievaluasi berdasarkan distribusi beban antarkelompok pendapatan.
Kelas menengah semakin tertekan ketika pengeluaran rutin meningkat sementara ruang untuk menabung menyusut.
Pemerintah Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Penjelasan Tarif
Perdebatan PPN menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan fiskal tidak cukup dilakukan melalui penjelasan rumus dan peraturan.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai dampaknya terhadap harga barang, pengeluaran bulanan, dan daya beli.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana penerimaan pajak digunakan untuk memperbaiki layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tanpa hubungan yang jelas antara pungutan dan manfaat publik, kepercayaan terhadap sistem perpajakan berisiko melemah.
Pajak Kendaraan dan PBB: Memiliki Aset Belum Tentu Berarti Kaya
Beban fiskal rumah tangga tidak berhenti pada pajak penghasilan dan konsumsi.
Pemilik kendaraan bermotor menghadapi kewajiban pajak tahunan. Pemilik tanah dan bangunan dapat memiliki kewajiban PBB. Dalam transaksi tertentu, masyarakat juga menghadapi berbagai pungutan dan biaya administrasi yang diatur secara terpisah.
Perlu dibedakan bahwa tidak semua biaya administrasi, retribusi, atau iuran merupakan pajak.
Namun, dari sudut pandang anggaran keluarga, seluruh pembayaran wajib tersebut tetap perlu diperhitungkan.
Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Daerah
Penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menimbulkan perhatian masyarakat.
Opsen merupakan pungutan tambahan berdasarkan persentase tertentu dari pokok pajak yang diatur dalam sistem hubungan keuangan pusat dan daerah.
Namun, penerapan opsen tidak boleh otomatis ditafsirkan bahwa pajak kendaraan setiap orang naik sebesar persentase opsen. Beban akhirnya bergantung pada tarif, dasar pengenaan, dan kebijakan daerah yang berlaku.
Persoalan yang layak dikritik adalah transparansi perhitungan serta kemampuan masyarakat memahami perubahan kewajibannya.
Jika struktur pungutan semakin rumit, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan menunjukkan manfaat penerimaan tersebut.
PBB dan Kenaikan Nilai Properti yang Tidak Selalu Sejalan dengan Pendapatan
Kepemilikan rumah sering dianggap sebagai indikator kemampuan ekonomi.
Padahal, rumah yang nilainya meningkat tidak otomatis membuat pemiliknya memiliki uang tunai lebih banyak.
Seorang pensiunan dapat tinggal di rumah yang telah dimiliki puluhan tahun. Nilai tanah di lingkungannya mungkin meningkat, sementara pendapatan bulanannya relatif tetap.
Apabila kenaikan nilai objek pajak berdampak pada kenaikan kewajiban PBB, kondisi tersebut dapat menciptakan tekanan likuiditas.
Karena itu, kebijakan pajak properti perlu mempertimbangkan kemampuan membayar, termasuk mekanisme pengurangan atau keringanan bagi kelompok yang memenuhi persyaratan.
Negara Mengejar Penerimaan, tetapi Mengapa Kelas Menengah Merasa Kurang Terlindungi?
Pemerintah membutuhkan pajak untuk menjalankan fungsi negara.
Penerimaan perpajakan membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan administrasi pemerintahan.
Tanpa pajak, kemampuan negara menyediakan layanan akan sangat terbatas.
Namun, legitimasi pemungutan pajak tidak hanya bersumber dari kewajiban hukum. Kepercayaan masyarakat juga dibentuk oleh kualitas pengelolaan anggaran.
Membayar Pajak, tetapi Masih Membayar Banyak Kebutuhan Sendiri
Sebagian keluarga kelas menengah membayar pajak sekaligus menanggung biaya pendidikan tambahan, transportasi pribadi, perawatan kesehatan, serta perlindungan finansial secara mandiri.
Kondisi tersebut tidak berarti layanan publik sama sekali tidak tersedia.
Namun, apabila kualitas atau akses layanan belum memenuhi kebutuhan, masyarakat mungkin memilih layanan swasta yang menambah pengeluaran.
Di sinilah muncul persoalan yang sering disebut sebagai tekanan ganda: warga membiayai negara melalui pajak, tetapi tetap mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan yang sebagian berkaitan dengan pelayanan publik.
Solusinya bukan sekadar menurunkan semua pajak tanpa perhitungan, melainkan meningkatkan kualitas layanan dan memastikan struktur pajak tetap adil.
Kebocoran Anggaran dan Korupsi Merusak Kepercayaan Pembayar Pajak
Setiap kasus penyalahgunaan anggaran dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap pajak.
Ketika warga diminta patuh, mereka juga berhak menuntut pemerintah mengelola uang publik secara transparan.
Pengawasan belanja negara, pengadaan barang dan jasa, evaluasi program, serta penindakan korupsi merupakan bagian penting dari keadilan fiskal.
Namun, tidak tepat menyatakan seluruh penerimaan pajak hilang akibat korupsi atau seluruh belanja pemerintah tidak bermanfaat.
Kritik yang kuat justru membutuhkan pemeriksaan atas program, nilai anggaran, hasil audit, dan capaian yang dapat diverifikasi.
Mengapa Kelompok Menengah Sering Merasa Terjepit di Antara Kaya dan Miskin?
Kelas menengah memiliki posisi yang kompleks dalam sistem perlindungan sosial.
Sebagian rumah tangga tidak memenuhi kriteria bantuan yang ditujukan kepada kelompok miskin. Namun, mereka juga belum tentu memiliki tabungan besar atau aset likuid yang cukup untuk menghadapi kehilangan pekerjaan.
Kondisi ini menciptakan kerentanan yang sering kurang terlihat dalam statistik pendapatan.
Tidak Selalu Mendapat Bantuan, tetapi Tetap Rentan Jatuh
Bantuan sosial yang ditargetkan kepada kelompok miskin memiliki alasan kebijakan yang jelas, yaitu melindungi mereka yang paling membutuhkan.
Namun, keluarga yang berada sedikit di atas ambang penerima bantuan juga dapat mengalami tekanan besar ketika menghadapi pengeluaran mendadak.
Karena itu, perlindungan sosial perlu dirancang agar mampu merespons perubahan kondisi ekonomi rumah tangga.
Penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan kesehatan yang mendesak dapat membuat keluarga yang sebelumnya stabil menjadi rentan.
Kajian ANTARA pada 2026 juga menekankan pentingnya perlindungan sebelum guncangan ekonomi berubah menjadi kemunduran kesejahteraan yang lebih dalam. ANTARA News
Tabungan yang Terkuras Menjadi Peringatan bagi Ekonomi Nasional
Ketika pendapatan tidak cukup untuk menutup pengeluaran, rumah tangga memiliki beberapa pilihan yang sama-sama tidak ideal.
Mereka dapat mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan penting, menggunakan tabungan, atau menambah utang.
Jika kondisi berlangsung lama, ketahanan keuangan akan melemah.
Dampaknya tidak berhenti pada satu keluarga. Penurunan belanja masyarakat dapat memengaruhi penjualan usaha, produksi industri, dan penciptaan pekerjaan.
Inilah alasan mengapa penyusutan kelas menengah seharusnya mendapat perhatian serius dalam penyusunan kebijakan fiskal.
Segala Jurus Pajak Dikerahkan, Mengapa Reformasi Penerimaan Harus Lebih Adil?
Ungkapan bahwa negara menggunakan segala jurus untuk memeras pajak merupakan kritik politik-ekonomi terhadap tekanan fiskal yang dirasakan masyarakat, bukan bukti bahwa setiap pungutan pemerintah ilegal atau sengaja dirancang untuk menyengsarakan warga.
Tetapi di balik ungkapan keras tersebut terdapat pertanyaan kebijakan yang sah: apakah beban perpajakan telah dibagikan secara proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi?
Pemerintah perlu memastikan bahwa upaya meningkatkan penerimaan tidak hanya bertumpu pada kelompok yang paling mudah dijangkau sistem administrasi.
Pekerja Bergaji Tetap Lebih Mudah Dipantau
Penghasilan pekerja formal relatif mudah tercatat melalui sistem penggajian dan pemotongan pajak.
Sebaliknya, pengawasan terhadap transaksi ekonomi yang kompleks, penghasilan tersembunyi, serta praktik penghindaran pajak memerlukan kemampuan administrasi dan penegakan hukum yang lebih besar.
Perbedaan tersebut menciptakan tantangan keadilan.
Pekerja yang patuh tidak seharusnya merasa menjadi sasaran paling mudah sementara pelanggaran oleh wajib pajak lain tidak ditangani secara efektif.
Penguatan sistem perpajakan semestinya diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan secara merata, menutup celah penghindaran yang melanggar hukum, dan mengurangi beban administrasi wajib pajak yang telah patuh.
Digitalisasi Pajak Harus Mempermudah, Bukan Menambah Beban
Digitalisasi administrasi perpajakan memiliki potensi memperbaiki layanan, meningkatkan akurasi data, dan mengurangi kesalahan.
Namun, perubahan sistem juga membutuhkan kesiapan teknologi, petugas, dan pengguna.
Ketika wajib pajak menghadapi kendala teknis atau prosedur yang membingungkan, biaya kepatuhan dapat meningkat dalam bentuk waktu, tenaga, maupun kebutuhan bantuan profesional.
Karena itu, keberhasilan modernisasi perpajakan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah layanan yang dipindahkan ke platform digital.
Ukuran yang lebih relevan adalah apakah pelaporan menjadi lebih mudah, kesalahan berkurang, dan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan.
Kelas Menengah Semakin Tertekan, Pemerintah Perlu Mengubah Prioritas Kebijakan
Tekanan terhadap kelas menengah tidak akan selesai hanya melalui perubahan satu tarif pajak.
Persoalannya mencakup pendapatan, produktivitas, pekerjaan, biaya hidup, perlindungan sosial, serta kualitas pelayanan publik.
Karena itu, respons kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh.
Evaluasi Beban Pajak Berdasarkan Kemampuan Membayar
Pemerintah dapat mengevaluasi dampak gabungan pajak penghasilan, pajak konsumsi, dan pungutan daerah terhadap berbagai kelompok rumah tangga.
Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan penghasilan, jumlah tanggungan, lokasi tempat tinggal, serta pola konsumsi.
Kebijakan perpajakan yang terlihat netral dalam peraturan belum tentu menghasilkan beban ekonomi yang sama bagi seluruh masyarakat.
Analisis distribusi beban dapat membantu menentukan apakah penyesuaian tarif, fasilitas, atau mekanisme keringanan memang diperlukan.
Perkuat Lapangan Kerja dan Kenaikan Pendapatan Riil
Perlindungan daya beli tidak cukup dilakukan melalui insentif pajak sementara.
Indonesia membutuhkan peningkatan produktivitas dan penciptaan pekerjaan formal yang memberikan pendapatan layak.
Penguatan industri, pendidikan keterampilan, akses pembiayaan usaha produktif, serta kepastian regulasi dapat mendukung tujuan tersebut.
Ketika pendapatan riil meningkat, kemampuan masyarakat membayar kewajiban sekaligus mempertahankan konsumsi juga membaik.
Dengan demikian, kebijakan pertumbuhan ekonomi dan perpajakan perlu dirancang saling mendukung.
Tunjukkan Manfaat Pajak secara Nyata
Pemerintah perlu memperkuat transparansi mengenai hasil belanja publik.
Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran, apakah belanja kesehatan memperbaiki akses pelayanan, dan apakah pembangunan infrastruktur benar-benar menurunkan biaya ekonomi.
Kepercayaan terhadap pajak tidak dapat dibangun hanya melalui kampanye kepatuhan.
Kepercayaan tumbuh ketika warga dapat melihat hubungan antara kewajiban yang mereka bayarkan dan manfaat yang diterima masyarakat.
Tajuk Akhir: Jangan Sampai Negara Rajin Menagih, tetapi Lambat Menyejahterakan
Penyusutan kelas menengah Indonesia merupakan peringatan ekonomi yang tidak boleh diremehkan.
Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi sekitar 46,7 juta pada 2025, perubahan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi kelompok yang selama ini menopang konsumsi nasional menghadapi tantangan nyata.
Pajak bukan satu-satunya penyebab. Biaya hidup, kualitas pekerjaan, pendapatan riil, serta dampak berbagai guncangan ekonomi juga memiliki peran penting.
Namun, pemerintah tetap bertanggung jawab memastikan kebijakan fiskal tidak memperburuk kerentanan masyarakat.
Negara berhak memungut pajak sesuai hukum. Tetapi warga juga berhak menuntut sistem yang adil, administrasi yang mudah, serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika kelas menengah semakin tertekan, jawaban pemerintah tidak cukup berupa penjelasan bahwa penerimaan negara harus terus ditingkatkan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana penerimaan tersebut dapat memperkuat kemampuan masyarakat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya.
Jangan sampai negara begitu cekatan menghitung kewajiban rakyat, tetapi jauh lebih lambat menghitung berapa banyak keluarga yang semakin kesulitan mempertahankan kehidupan layak.
Sebab keberhasilan perpajakan bukan hanya ketika target penerimaan tercapai. Keberhasilan yang lebih bermakna adalah ketika negara mampu membiayai pelayanan publik secara berkelanjutan, membagikan beban secara adil, dan membantu masyarakat membangun kehidupan ekonomi yang lebih aman.
Kelas menengah tidak membutuhkan slogan bahwa ekonomi sedang baik-baik saja.
Mereka membutuhkan pekerjaan yang stabil, pendapatan yang memadai, biaya hidup yang terjangkau, serta keyakinan bahwa uang pajak benar-benar kembali menjadi manfaat publik.
Referensi
Badan Pusat Statistik dan Mandiri Institute — Februari 2026. Data perkembangan jumlah kelas menengah Indonesia tahun 2024–2025, sebagaimana diolah Katadata Databoks. Baca data kelas menengah 2025
ANTARA News — 24 Januari 2026. Menjawab Resah Si Kelas Menengah. Baca laporan ANTARA
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. PMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua Belas. Penjelasan tarif efektif PPN barang mewah dan nonmewah. Baca penjelasan resmi DJP
Dewan Perwakilan Rakyat RI — Maret 2025. Kajian Pusat Analisis Keparlemenan mengenai penurunan kelas menengah dan tekanan ekonomi. Baca kajian DPR RI
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia — 2026. Transformasi Sektor Riil, Hilirisasi, dan Peran Negara Menuju Indonesia Emas 2045. Baca kajian ekonomi ISEI
Bisnis.com — 9 Februari 2026. Laporan Mandiri Institute: 1,2 Juta Kelas Menengah RI Turun Kasta Sepanjang 2025. Baca laporan Bisnis.com
Bisnis.com — 26 Oktober 2026. Tanda Daya Beli Masyarakat Menurun dan Kelas Menengah Downgrade, Ini Indikator dan Datanya. Baca data terbaru daya beli

Tinggalkan Balasan