Ringkasan Cepat:
- Warganet menemukan pola dukungan tidak wajar Buzzer di media sosial menjelang aksi 27 Agustus 2026 di Gedung DPR/MPR RI
- Isu ini bercampur dengan kontroversi rekening donasi aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang sempat ditahan polisi
- Sebuah pernyataan atas nama KAMMI yang menolak aksi ternyata berasal dari pihak yang sudah tidak punya mandat organisasi
Jakarta, 27 Agustus 2026 — Menjelang aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Kamis (27/8/2026), warganet — banyak di antaranya generasi Z — mempertanyakan pola penguatan narasi di media sosial yang dinilai menyerupai gerakan akun buzzer terorganisasi, di tengah tuntutan sejumlah kelompok soal RUU Perampasan Aset.
Mengapa Ini Penting?

Kecurigaan itu muncul karena seruan aksi 27 Agustus menyebar sangat cepat lewat akun-akun yang polanya dianggap tidak alami. Di platform Threads, akun @dandeepradana bahkan bertanya secara terbuka, “Seruan aksi 27 Agustus ini kok fishy yah?” — sementara akun lain, @hrts.s, menyoroti pola dukungan yang dinilai menyerupai karakteristik akun buzzer dan meminta publik tetap waspada.
Bagi generasi muda yang tumbuh di tengah arus informasi digital yang deras, kejelian membaca pola semacam ini bukan hal baru — sorotan serupa soal tekanan informasi online juga pernah mencuat dalam pembahasan kesehatan mental anak muda Jakarta. Kewaspadaan terhadap manipulasi opini publik ini juga relevan mengingat isu privasi digital yang sempat ramai lewat polemik SIM baru berbasis face recognition.
Setidaknya empat kelompok dijadwalkan turun ke Gedung DPR RI pada 27 Agustus: Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), dengan tuntutan yang berbeda-beda — mulai dari percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset hingga dukungan terhadap program pemerintah.
Reaksi dan Dampak

Kontroversi lain yang memperkuat kecurigaan warganet adalah nasib rekening donasi aksi AMPB atas nama Supriyono, berisi sekitar Rp80 juta, yang transaksinya ditahan polisi pada 21 Agustus 2026. Koordinator AMPB, Teguh Istianto, mempertanyakan langkah itu kepada Kompas.com.
“Ini kami itu salah apa? Umumkan dong kesalahan kami. Jangan asal blokir milik orang.”
— Teguh Istianto, Koordinator AMPB
Polda Metro Jaya lewat Kabid Humas Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa langkah itu bukan pemblokiran, melainkan permohonan penundaan transaksi oleh penyidik Ditreskrimsus untuk kepentingan penyelidikan.
Isu buzzer semakin ramai setelah muncul pernyataan atas nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang menolak rencana aksi AMPB dengan alasan berpotensi memicu provokasi dan kerusakan fasilitas negara. PP KAMMI kemudian membantah lewat akun Instagram resminya, menegaskan bahwa pihak yang membuat pernyataan itu, Muhammad Amri Akbar, sudah diberhentikan dari organisasi sejak 2025 dan tidak lagi punya mandat untuk mengatasnamakan KAMMI. Sebaliknya, PP KAMMI menyatakan dukungan penuh terhadap hak konstitusional masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai.
Kronologi Peristiwa

| Tanggal | Kejadian |
|---|---|
| 20 Agustus 2026 | Seruan aksi soal RUU Perampasan Aset mulai menyebar lewat unggahan komunitas mahasiswa |
| 21 Agustus 2026 | Transaksi rekening donasi aksi AMPB atas nama Supriyono ditahan |
| 23 Agustus 2026 | Koordinator AMPB mempertanyakan alasan penundaan rekening |
| 24 Agustus 2026 | Polda Metro Jaya menjelaskan langkah itu bukan pemblokiran, melainkan penundaan untuk penyelidikan |
| 24–26 Agustus 2026 | Warganet menyoroti pola dukungan tidak wajar mirip buzzer di media sosial; PP KAMMI membantah pernyataan penolakan aksi |
| 27 Agustus 2026 | Aksi unjuk rasa berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Senayan |
Apa Selanjutnya?
Menjelang hari aksi, sejumlah lembaga negara ikut merespons kegaduhan ini. Bank Mandiri dilaporkan telah mengaktifkan kembali rekening donasi milik aktivis Pati, sementara Badan Koordinasi terkait menyebut langkah penahanan rekening sebelumnya tidak sesuai regulasi dan perlu dikoreksi. Aparat juga menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari hak berdemokrasi, selama berlangsung damai dan tidak menyasar objek vital seperti Bundaran HI.
Polda Metro Jaya telah menyiapkan pola pengamanan dan kemungkinan rekayasa lalu lintas di sekitar Senayan, yang akan diterapkan secara situasional mengikuti perkembangan jumlah massa di lapangan.
Artikel ini disusun oleh Redaksi jakartauncensored berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Tirto.id, Kontan.co.id, dan Beritasatu.com.

Tinggalkan Balasan